Profil


Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi.
PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan :

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian Konsekuensi, Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  6. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
  7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab PPID, ditentukan jenis – jenis informasi :

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; seperti kasus bencana, penyakit atau hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sesuai dengan data publik yang dimiliki;
  4. Informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang jika diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi yang jika diberikan kepada publik dapat membahayakan keamanan negara.